Dalam beberapa bulan terakhir, negara terlihat begitu fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas kebijakan. Namun pada saat yang sama, persoalan lapangan pekerjaan justru semakin terabaikan. Gelombang PHK, sulitnya akses kerja layak, dan ketidakpastian penghasilan menjadi kenyataan yang dialami banyak keluarga. Ketika bantuan lebih diprioritaskan daripada penciptaan kerja, muncul pertanyaan mendasar tentang arah pembangunan yang sedang ditempuh.
Ketimpangan juga tampak jelas di sektor pendidikan dan birokrasi. Ribuan guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun masih terjebak dalam ketidakpastian status dan kesejahteraan, sementara pengisian jabatan strategis di sejumlah institusi berjalan cepat melalui jalur penugasan atau akselerasi tertentu. Kontras ini menimbulkan rasa tidak adil dan melukai kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya menjunjung pengabdian dan meritokrasi.
Di ruang publik, rasa aman masyarakat semakin menipis. Kasus kejahatan jalanan yang berulang, ditambah persepsi penegakan hukum yang lebih sibuk pada prosedur daripada perlindungan korban, memperlebar jarak antara negara dan warganya. Di sektor kesehatan, persoalan administratif seperti penonaktifan kepesertaan BPJS di saat warga membutuhkan layanan medis semakin menegaskan bahwa negara sering hadir sebagai sistem, tetapi absen sebagai pelindung.
Atas rangkaian kondisi tersebut, saya berpendapat bahwa hidup di negara ini semakin menunjukkan tanda-tanda ketidaksehatan sosial. Ketika bekerja tidak menjamin hidup layak, pengabdian panjang tidak dihargai, rasa aman memudar, dan layanan dasar penuh ketidakpastian, maka yang bermasalah bukan hanya kebijakan, tetapi arah keberpihakan negara itu sendiri. Kehadiran negara harus segera dikembalikan pada fungsi utamanya: melindungi, menyejahterakan, dan menjaga martabat seluruh warganya, bukan hanya segelintir kelompok.
Penulis: Teguh Eko Prasetyo (PDPM Banyumas)