NASIONAL – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan nasional setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di berbagai daerah dibubarkan aparat maupun pihak kampus. Film ini disutradarai oleh Dandhy Laksono bersama Cypri Dale dan mengangkat isu masyarakat adat Papua Selatan yang terdampak proyek strategis nasional (PSN), terutama pembukaan lahan skala besar dan dugaan militerisasi di wilayah tersebut.
Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi budaya masyarakat adat Muyu di Papua. Dalam film itu, pesta babi digambarkan sebagai simbol identitas budaya yang terancam akibat perubahan lingkungan dan hilangnya hutan adat.
Kontroversi muncul karena film tersebut dinilai menyentuh isu sensitif, mulai dari proyek food estate, konflik lahan, hingga keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan investasi. Sejumlah kegiatan nobar di Universitas Mataram dan Ternate dilaporkan dibubarkan dengan alasan keamanan, prosedur izin, hingga kekhawatiran memicu keresahan sosial.
Di Ternate, Kodim 1501/Ternate mengakui menghentikan pemutaran karena kegiatan disebut tidak memiliki izin resmi. Sementara pihak rektorat Universitas Mataram menyatakan pembatalan dilakukan demi menjaga kondusivitas kampus.
Pembubaran tersebut menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil yang menilai tindakan itu membatasi kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik. Koalisi sipil bahkan menyebut TNI tidak memiliki kewenangan membubarkan kegiatan warga sipil.
Menanggapi polemik itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembubaran nobar bukan arahan resmi pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum secara nasional. Ia menyebut di sejumlah daerah lain pemutaran film tetap berjalan tanpa hambatan.
Di media sosial dan forum daring seperti Reddit, pembubaran film ini justru memicu rasa penasaran publik. Banyak warganet menilai pelarangan tersebut menimbulkan “Streisand effect”, yakni semakin dilarang justru membuat masyarakat makin ingin menonton dan mengetahui isi filmnya.
