Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas mencatat sebanyak 15.458 anak tidak bersekolah hingga Maret 2026. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah yang kini mendorong percepatan penanganan melalui komitmen lintas sektor.
Bupati Banyumas menandatangani komitmen bersama penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis, 23 April 2026. Penandatanganan itu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Forkopimda, perguruan tinggi, perbankan, hingga pemerintah desa.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan angka 15.458 anak tersebut masih bersifat data awal yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Data dihimpun dari berbagai sumber seperti Dapodik, Emis, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Masih ada residu data yang harus dibersihkan agar lebih akurat,” ujarnya.
Ia mencontohkan hasil verifikasi di Kecamatan Tambak. Dari 423 anak yang terdata tidak sekolah, setelah pengecekan lapangan jumlah riil hanya sekitar 170 anak. Hal itu menunjukkan pentingnya validasi data agar kebijakan tepat sasaran.
Pemerintah daerah menegaskan persoalan anak tidak sekolah tidak bisa ditangani oleh Dinas Pendidikan saja. Penanganan membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk dinas sosial, pemerintah kecamatan, hingga desa.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Banyumas juga mengakui angka anak tidak sekolah meningkat dari kisaran 13 ribu menjadi sekitar 15 ribu anak. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari ekonomi, akses pendidikan, hingga kurangnya dukungan keluarga.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah daerah mendorong pendekatan jemput bola, pendidikan nonformal, serta pendampingan berkelanjutan bagi anak yang kembali bersekolah.
Pemkab Banyumas menargetkan seluruh anak usia sekolah dapat kembali mengakses pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
