Kudus — Di tengah gencarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi gizi pelajar, sebuah suara lirih tapi tajam muncul dari ruang kelas. Seorang siswa SMK di Kudus justru menolak jatah program tersebut untuk dirinya sendiri. Alasannya sederhana, tapi menohok: guru lebih butuh diperhatikan.
Adalah Muhammad Rafif Arsya Maulidi, pelajar kelas XI SMK NU Miftahul Falah Kudus, yang menyampaikan sikap itu melalui sepucuk surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut beredar luas dan memantik diskusi tentang prioritas kebijakan pendidikan.
Dalam suratnya, Rafif memperkenalkan dirinya sebagai anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh, sementara ibunya ibu rumah tangga. Ia mengaku sejak kecil diajarkan untuk menghormati orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, terutama guru.
Namun, di balik penghormatan itu, Rafif melihat realitas yang tak selalu seindah petuah di buku pelajaran. Ia menyebut masih banyak guru, termasuk di sekolahnya, yang mengabdi dengan penuh dedikasi tetapi belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.
“Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk Program Makan Bergizi Gratis,” tulisnya.
Di titik itulah Rafif mengambil sikap yang tak biasa untuk ukuran pelajar. Ia menyatakan menolak menerima manfaat MBG. Bukan karena tak butuh, tapi karena merasa ada yang lebih mendesak.
Ia bahkan menghitung secara sederhana potensi anggaran yang bisa dialihkan. Dengan asumsi sisa masa sekolahnya sekitar 18 bulan, dikalikan 25 hari dan Rp15 ribu per hari, totalnya mencapai Rp6,75 juta. Bagi Rafif, angka itu mungkin kecil bagi negara, tetapi bisa menjadi bentuk penghargaan nyata bagi guru.
“Saya mohon alihkan jatah saya untuk kesejahteraan guru saja,” tulisnya.
Tak berhenti di situ, Rafif juga mengajak pelajar lain untuk ikut bersuara. Ia menilai sudah saatnya siswa tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari suara yang mendorong perubahan.
Baginya, kesejahteraan guru bukan sekadar isu sektoral, melainkan fondasi kemajuan bangsa. Pernyataan itu terdengar klise, tapi menjadi berbeda ketika keluar dari seorang siswa yang memilih “kehilangan” haknya demi orang lain.
Menariknya, Rafif menegaskan bahwa sikapnya bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah. Ia menyebut surat itu sebagai bentuk kepedulian seorang pelajar terhadap masa depan pendidikan.
“Besar harapan saya agar aspirasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan ke depan,” tulisnya menutup surat.
Di tengah riuh kebijakan dan angka-angka anggaran, suara seperti Rafif mungkin terdengar kecil. Tapi justru di situlah letak pentingnya: ia mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal program, melainkan juga tentang manusia-manusia yang menjalaninya terutama mereka yang berdiri di depan kelas setiap hari.