JAKARTA – Di tengah tren negara-negara tetangga yang mulai pasang badan demi melindungi kantong rakyatnya dari lonjakan harga energi, Pemerintah Indonesia nampaknya masih memilih jalur “santai”. Hingga saat ini, opsi untuk memangkas pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) belum masuk dalam radar pertimbangan serius pemerintah.
Padahal, jika melirik ke samping, beberapa negara di Asia Tenggara sudah mulai melakukan langkah konkret. Strategi pemotongan pajak ini diambil sebagai bantalan agar harga jual eceran BBM tidak mencekik masyarakat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia. Mengapa Indonesia Belum Bergerak?
Ada beberapa alasan teknis dan ekonomi yang membuat Indonesia belum mengambil langkah serupa dengan negara tetangga:
* Beban Subsidi yang Sudah Besar: Pemerintah berargumen bahwa skema subsidi dan kompensasi BBM yang ada saat ini sudah memakan porsi APBN yang sangat signifikan.
* Target Penerimaan Negara: Pajak BBM merupakan salah satu sumber pemasukan penting bagi kas negara (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB). Menghilangkannya berarti harus siap dengan konsekuensi berkurangnya anggaran pembangunan di sektor lain.
* Mekanisme Harga yang Berbeda: Pemerintah merasa intervensi melalui pemberian subsidi langsung ke harga jual masih dianggap lebih efektif dibandingkan utak-atik struktur pajak.
Perbandingan dengan Negara Tetangga
Beberapa negara di sekitar kita justru melihat pengurangan pajak sebagai solusi tercepat untuk menekan inflasi. Dengan memotong pajak, harga di SPBU bisa langsung turun tanpa pemerintah harus terus-menerus menggelontorkan dana subsidi tambahan yang dinamis mengikuti harga pasar.
> “Langkah memangkas pajak BBM memang dilematis. Di satu sisi meringankan beban rakyat secara instan, di sisi lain ‘mengeringkan’ pendapatan daerah dan pusat,” ungkap pengamat ekonomi energi.
>
Apa Dampaknya Bagi Kita?
Bagi masyarakat umum, belum adanya rencana pemotongan pajak ini berarti harga BBM terutama jenis non-subsidi akan terus sangat bergantung pada naik-turunnya harga minyak dunia. Jika harga global melonjak, siap-siap saja melihat penyesuaian harga di papan pengumuman SPBU setiap bulannya.
Masyarakat kini hanya bisa berharap agar harga minyak mentah dunia tetap stabil, atau pemerintah segera menemukan formula jitu agar “napas” ekonomi warga tidak tersengal-sengal di tengah kenaikan biaya logistik dan transportasi.

