Di tengah panasnya geopolitik Timur Tengah, Indonesia sedang belajar satu hal penting: melintasi Selat Hormuz ternyata bukan cuma urusan navigasi, tapi juga negosiasi dan sedikit banyak, soal sikap politik.
Dua kapal tanker milik Pertamina sampai hari ini masih tertahan di kawasan Teluk Arab karena belum mendapatkan izin melintas dari Iran. Pemerintah mengakui prosesnya tidak mudah dan masih terus bernegosiasi.
Padahal, beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand sudah lebih dulu mendapat lampu hijau untuk melintasi jalur vital perdagangan minyak dunia itu.
Bukan Sekadar Izin, Tapi “Kamu di Pihak Mana?”
Pengamat hubungan internasional menyebut, persoalan ini tidak sesederhana antre izin pelayaran. Ada faktor yang jauh lebih sensitif: posisi politik suatu negara di tengah konflik.
Iran, kata pengamat, cenderung memberi akses kepada negara yang sikapnya jelas dalam konflik yang sedang berlangsung. Dalam bahasa sederhana: mereka ingin tahu, kamu netral, condong, atau diam-diam berpihak.
Masalahnya, Indonesia selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif tidak memihak blok tertentu. Di satu sisi ini jadi kekuatan diplomasi, tapi di situasi seperti sekarang, justru bisa jadi dilema.
“Iran butuh kepastian posisi,” kira-kira begitu logika yang dibaca para analis.
Ada “Batu Sandungan” Lama
Selain soal posisi politik, ada faktor lain yang ikut membayangi negosiasi: kasus kapal Iran yang pernah ditangkap di Indonesia.
Kapal tanker Iran bernama MT Arman 114 sempat disita dan bahkan dilelang oleh Indonesia. Nilainya tidak kecil, sekitar Rp1,1 triliun.
Bagi Iran, ini bukan sekadar kasus hukum biasa. Dalam diplomasi, memori seperti ini sering ikut “dibawa ke meja perundingan”.
Artinya, negosiasi Hormuz bukan hanya bicara hari ini, tapi juga tentang masa lalu.
Diplomasi Total, Bukan Sekadar Kemenlu
Pemerintah Indonesia kini mengerahkan berbagai jalur diplomasi dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, hingga peran Kedutaan Besar di Teheran.
Bahkan, pendekatannya disebut tidak bisa lagi “normal”. Perlu diplomasi total: lintas kementerian, lintas sektor, bahkan melibatkan jejaring internasional.
Karena faktanya, keluar-masuk Selat Hormuz saat ini bukan hanya mahal secara biaya, tapi juga berisiko tinggi secara keamanan.
Sinyal Positif, Tapi Belum Aman
Meski begitu, ada sedikit kabar baik. Iran disebut mulai memberi sinyal positif terhadap kemungkinan kapal Indonesia bisa melintas.
Namun, sinyal bukan berarti izin. Dan izin pun belum tentu berarti aman.
Di tengah konflik yang masih memanas, perjalanan dari Hormuz menuju Indonesia tetap menyimpan risiko panjang baik secara militer maupun geopolitik.
Kasus ini jadi pengingat: di dunia internasional, jalur laut bisa saja bebas, tapi keputusan untuk melintas tetap dikunci oleh politik.
Dan untuk Indonesia, ujian sebenarnya bukan sekadar membawa pulang kapal tapi menjaga keseimbangan antara prinsip netralitas dan kepentingan nasional.
