JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya praktik dugaan mark up harga bahan baku dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Praktik itu disebut berdampak pada menurunnya kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan laporan tersebut mencuat dari sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. “Ada laporan mitra menaikkan harga bahan baku, tetapi kualitasnya tidak sesuai standar,” ujarnya dalam rapat koordinasi pengelola dapur MBG di Solo Raya, pekan ini.
Menurut Nanik, kepala SPPG dan pengawas keuangan tidak boleh berkompromi terhadap praktik semacam itu. Ia meminta kerja sama dengan mitra yang terbukti melakukan mark up segera diputus. Jika pelanggaran terungkap dalam audit, kata dia, konsekuensinya bisa berujung sanksi administratif hingga persoalan hukum.
Program MBG selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan. Namun dalam pelaksanaannya, program tersebut kerap menuai kritik, mulai dari kualitas menu hingga transparansi anggaran.
BGN menegaskan anggaran bahan baku makanan dalam MBG berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Adapun angka Rp15.000 yang beredar di publik mencakup komponen operasional lain, bukan semata bahan makanan. “Jangan sampai karena ulah segelintir mitra, program ini kehilangan kepercayaan publik,” kata Nanik.
Sebagai langkah pengawasan, BGN mewajibkan pelibatan minimal 15 pemasok lokal dalam setiap SPPG, termasuk kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM desa. Skema ini diharapkan memperkuat transparansi sekaligus menjaga kualitas bahan pangan.
Polemik mark up tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap efektivitas MBG. Sejumlah kalangan meminta pemerintah memperketat pengawasan agar program bernilai triliunan rupiah itu benar-benar memberikan dampak gizi yang nyata, bukan sekadar proyek seremonial.
