Oleh: Ricky Giantoro
Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bukanlah proses singkat. Ia adalah perjalanan panjang yang telah menguras energi institusi, waktu sejarah, dan harapan publik. Dari masa ketika Polri masih berada dalam tubuh ABRI dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hingga kini berdiri sebagai institusi sipil yang terpisah dari militer, perubahan telah terjadi berkali-kali baik dalam struktur, atribut, maupun doktrin.
Sebagai anak seorang purnawirawan Polri, saya menyaksikan reformasi ini bukan hanya sebagai proses kelembagaan, tetapi juga sebagai pergulatan batin sebuah institusi yang terus mencari jati dirinya. Reformasi bukan sekadar catatan dalam dokumen negara, melainkan pengalaman hidup yang dirasakan oleh para anggota Polri lintas generasi termasuk keluarga mereka.
Pemisahan Polri dari ABRI pada era reformasi merupakan langkah historis yang patut diapresiasi. Ia lahir dari semangat demokratisasi, penegakan supremasi sipil, serta keinginan menempatkan kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Namun setelah lebih dari dua dekade, pertanyaan mendasar patut diajukan secara jujur dan beradab: sejauh mana reformasi itu benar-benar menyentuh inti persoalan?
Perubahan demi perubahan telah dilakukan. Seragam berganti, simbol diperbarui, istilah kepangkatan disesuaikan, dan struktur komando dirombak. Akan tetapi, reformasi sejati tidak berhenti pada perubahan kosmetik. Tantangan terbesar Polri hari ini bukan lagi soal bentuk kelembagaan, melainkan soal watak kekuasaan, budaya organisasi, dan relasi dengan masyarakat sipil.
Institusi boleh bersifat sipil, tetapi jika mentalitas feodal dan pendekatan koersif masih dominan, maka jarak dengan rakyat akan terus terbentang. Polri yang ideal bukanlah institusi yang ditakuti karena kewenangannya, melainkan dihormati karena keadilannya. Wibawa sejati tidak lahir dari senjata dan pangkat, tetapi dari kepercayaan publik.
Dalam diskursus publik, figur Jenderal Hoegeng sering dijadikan simbol keteladanan Polri. Namun penting disadari, integritas dan ketulusan pengabdian tidak hanya hidup dalam nama besar, patung, atau kisah-kisah yang diabadikan sejarah. Sebagai anak polisi, saya meyakini dan merasakannya secara langsung bahwa masih banyak perwira dan anggota Polri yang menjalani tugas dengan kejujuran dan kesederhanaan, jauh dari sorotan publik.
Bagi saya, keteladanan itu tidak berhenti pada narasi nasional, tetapi hadir di ruang keluarga. Saya tumbuh dengan nilai-nilai pengabdian seorang ayah yang memilih setia pada tugas tanpa banyak bicara, tanpa pencitraan, dan tanpa kompromi terhadap integritas. Nilai itu pula yang kini saya lihat diteruskan oleh kakak saya, yang melanjutkan pengabdian di jalur yang sama. Dari pengalaman itulah saya percaya, reformasi Polri tidak pernah benar-benar kosong; ia selalu dijaga oleh individu-individu yang bekerja dalam diam.
Dari sudut pandang anak purnawirawan, penting pula untuk menempatkan generasi lama Polri secara adil. Mereka dibentuk dalam doktrin disiplin, loyalitas, dan stabilitas negara nilai-nilai yang pada masanya dianggap mutlak. Reformasi tidak seharusnya memutus mata rantai pengabdian itu, melainkan menjembatani nilai lama yang baik dengan tuntutan zaman yang baru: transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan hak asasi manusia.
Ke depan, arah reformasi Polri perlu lebih berani menyentuh aspek kultural. Pendidikan etika harus menjadi doktrin hidup, bukan sekadar materi pelatihan. Pengawasan eksternal harus diperkuat agar tidak berhenti sebagai formalitas. Netralitas politik Polri harus dijaga secara absolut, sebab polisi yang terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko menjauh dari rasa keadilan masyarakat.
Lebih dari itu, Polri perlu kembali meneguhkan makna pengabdian. Menjadi polisi bukan tentang tampil gagah atau berkuasa, tetapi tentang kesediaan hadir di tengah rakyat dengan sikap adil, sederhana, dan berempati. Di sinilah reformasi menemukan ruhnya.
Sebagai anak seorang purnawirawan Polri, saya ingin percaya bahwa seluruh perjalanan panjang ini tidak sia-sia. Bahwa perubahan demi perubahan bukan sekadar respons terhadap kritik publik, melainkan ikhtiar tulus untuk menghadirkan Polri yang benar-benar menjadi penjaga keadilan. Polri yang kuat bukan karena kebal kritik, tetapi karena berani berbenah.
Reformasi Polri, pada akhirnya, bukan hanya soal institusi negara. Ia adalah soal kepercayaan rakyat dan kepercayaan adalah amanah yang hanya bisa dijaga dengan integritas.