JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari panggung politik nasional. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Kabar pengunduran diri tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), setelah Gibran disebut menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Informasi tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Kepada wartawan, Budi Arie membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri.
“Betul,” kata Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran, sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Laporan beberapa sumber juga menyebutkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo pada Rabu sore di Halim Perdanakusuma.
Berawal dari Pertemuan 2,5 Jam dengan Prabowo
Sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/11/2026) telah mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo setelah pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Gibran. Presiden justru memberikan sejumlah masukan.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di Parlemen
Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik terhadap dirinya semakin menguat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Situasi tersebut menambah panas dinamika politik di tingkat nasional, terlebih setelah muncul perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Bagaimana Status Jabatan Gibran?
Meski kabar pengunduran diri telah dibenarkan sejumlah sumber politik, proses konstitusionalnya masih menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden harus disampaikan melalui mekanisme konstitusional kepada MPR.
Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, perkembangan mengenai penerimaan surat pengunduran diri oleh MPR serta proses konstitusional selanjutnya masih perlu ditunggu.
Kini, publik menanti kepastian langkah politik dan ketatanegaraan berikutnya setelah kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik.
Satu hal yang pasti, dinamika politik nasional memasuki babak baru.
