JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan dalam putusan Perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
Dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6/2026), Ketua MK Suhartoyo menyatakan Mahkamah memutuskan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Mahkamah menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap menghormati daerah-daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Putusan tersebut sekaligus mempertegas bahwa kepala daerah di Indonesia tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga tidak mengubah sistem demokrasi lokal yang telah diterapkan sejak era reformasi.
Berawal dari Gugatan Empat Mahasiswa
Permohonan uji materi diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri. Mereka menguji frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 UU Pilkada.
Para pemohon menilai frasa tersebut masih membuka ruang multitafsir yang dikhawatirkan dapat dijadikan dasar untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD.
Menurut mereka, perubahan tersebut berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah serta bertentangan dengan semangat reformasi yang mengembalikan hak masyarakat memilih kepala daerah secara langsung.
MK: Tidak Ada Kerugian Konstitusional
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan para pemohon tidak mampu membuktikan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial akibat berlakunya norma yang diuji.
MK juga menegaskan bahwa norma dalam UU Pilkada saat ini secara faktual memang telah mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusional sebagaimana didalilkan para pemohon.
Dalam menyusun pertimbangannya, MK merujuk sejumlah putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, 073/PUU-II/2004, 69/PUU-XXII/2024, dan 110/PUU-XXII/2025 yang telah memberikan penafsiran mengenai prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Menjawab Wacana Pilkada Melalui DPRD
Putusan ini juga dinilai menjadi jawaban atas kembali munculnya wacana yang mengusulkan kepala daerah dipilih melalui DPRD dengan alasan menekan biaya politik dan mengurangi praktik politik uang.
Melalui putusan tersebut, MK tidak mengubah sistem yang berlaku. Sebaliknya, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme pilkada langsung tetap menjadi bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada mendatang tetap dilaksanakan melalui pemungutan suara langsung oleh masyarakat, kecuali bagi daerah yang memiliki pengaturan khusus atau bersifat istimewa sesuai ketentuan konstitusi.
Putusan MK ini diperkirakan akan menjadi rujukan penting dalam pembahasan revisi regulasi pemilu maupun Pilkada di masa mendatang, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.Berita ini disusun berdasarkan Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 dan laporan sejumlah media yang mengutip jalannya persidangan.
