JAKARTA – Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam memperbaiki kualitas infrastruktur pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun dalam APBN 2026 untuk program revitalisasi sekolah.
Program ini menyasar 11.744 satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia, dengan prioritas pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat serta berada di kawasan rentan.
“Prioritas pertama di sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Sumatera, juga di wilayah lain. Kedua, sekolah di daerah 3T, dan ketiga sekolah yang rusak berat,” ujar Mu’ti di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Saat ini, kementerian tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data untuk memastikan ketepatan sasaran program. Dari hasil sementara, ribuan sekolah telah masuk daftar penerima bantuan perbaikan.
Mu’ti menegaskan, meski program besar akan dimulai pada 2026, sejumlah intervensi darurat sudah dilakukan sejak tahun ini. Beberapa sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan sempat viral di media sosial menjadi prioritas awal penanganan.
Salah satunya adalah SDN Sinuian di Kabupaten Minahasa yang telah mulai diperbaiki. Pemerintah juga menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah di Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Respons cepat pemerintah juga terlihat dari agenda kunjungan langsung Mendikdasmen ke sejumlah daerah. Pada hari ini, Mu’ti dijadwalkan meninjau sekolah rusak berat di Bangkalan. Sementara itu, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, ia akan bertolak ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau kondisi sekolah di wilayah tersebut.
“Komitmen kami jelas, revitalisasi ini harus berjalan konsisten. Kami juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat agar program ini tepat sasaran,” kata Mu’ti.
Sebagai perbandingan, pada 2025 pemerintah telah menyelesaikan revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan. Dengan tambahan anggaran signifikan pada 2026, pemerintah optimistis pemerataan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas dapat segera tercapai.
