JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan motor operasional bagi pelaksana di lapangan. Kebijakan ini memunculkan persepsi bahwa program MBG “mendapat motor gratis” dari negara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan bantuan personal, melainkan fasilitas negara untuk menunjang distribusi program. Motor digunakan oleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjangkau penerima manfaat di berbagai daerah.
“Ini fasilitas operasional agar layanan MBG berjalan efektif,” kata Dadan, seperti dikutip dari Tempo.
Dibeli di Bawah Harga Pasar
BGN mengklaim pengadaan motor dilakukan secara efisien dan berada di bawah harga pasar. Proses pembelian mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk e-katalog, untuk memastikan transparansi dan efisiensi anggaran.
Jumlah kendaraan yang disiapkan mencapai puluhan ribu unit, disesuaikan dengan kebutuhan operasional di seluruh Indonesia. Motor tersebut akan didistribusikan kepada unit layanan MBG, bukan dimiliki secara pribadi oleh individu.
Sorotan dan Kritik
Meski demikian, kebijakan ini menuai kritik. Sejumlah pihak mempertanyakan prioritas anggaran, terutama di tengah kebutuhan sektor lain seperti pendidikan dan kesejahteraan tenaga honorer.
Di media sosial, narasi “motor gratis” berkembang sebagai bentuk kritik terhadap penggunaan anggaran negara. Sebagian kalangan menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar berpotensi tidak tepat sasaran jika tidak diiringi pengawasan ketat.
Pemerintah Tekankan Fungsi Layanan
BGN menegaskan bahwa kendaraan tersebut merupakan bagian dari infrastruktur program, bukan pemborosan. Dengan cakupan wilayah yang luas, distribusi makanan bergizi membutuhkan dukungan mobilitas yang memadai.
Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun, polemik pengadaan motor menunjukkan bahwa pelaksanaan program besar tetap membutuhkan transparansi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.
Sejauh ini, perdebatan soal “motor gratis” mencerminkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan teknis program dan ekspektasi masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
