Semarang – Warga di Jawa Tengah mengeluhkan lonjakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mereka rasakan saat membayar di Samsat pada awal 2026. Kenaikan nominal yang disebut mencapai belasan hingga puluhan persen itu dikaitkan dengan penerapan pungutan opsen pajak.
Sejumlah wajib pajak mengaku terkejut karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Di Semarang, seorang warga menyebut pajak sepeda motornya naik dari sekitar Rp 189 ribu menjadi Rp 209 ribu lebih.
“Padahal motor makin tua, tapi pajaknya malah naik,” keluhnya.
Keluhan serupa juga datang dari pengemudi ojek online yang menyebut pajak motor jenis Nmax miliknya melonjak dari kisaran Rp 318 ribu menjadi Rp 442 ribu. Ia mengaku baru mengetahui adanya komponen opsen saat hendak membayar pajak.
Apa Itu Opsen?
Opsen merupakan pungutan tambahan atas pajak daerah yang kini menjadi bagian dari skema baru pembagian pendapatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di Jateng, besaran opsen PKB sekitar 16,6 persen dari nilai pokok pajak, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai sekitar 32 persen.
Dengan tambahan komponen tersebut, total pajak yang harus dibayar wajib pajak terlihat lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Pemprov: Tarif Dasar Tidak Naik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan tidak ada kenaikan tarif dasar PKB pada 2026. Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa perbedaan nominal yang dirasakan masyarakat terjadi karena pada 2025 sempat ada relaksasi atau diskon hampir 14 persen.
“Tahun lalu ada diskon, sekarang kembali ke tarif normal. Jadi bukan naik, tapi kembali seperti semula,” ujarnya.
Gubernur Ahmad Luthfi juga disebut telah meminta Badan Pendapatan Daerah untuk mengkaji kemungkinan pemberian diskon PKB sebesar 5 persen guna meringankan beban masyarakat.
Warga Minta Sosialisasi
Meski pemerintah telah memberikan penjelasan, sejumlah warga berharap ada sosialisasi lebih masif mengenai komponen opsen dan peruntukannya. Mereka menilai informasi yang minim membuat masyarakat merasa terbebani tanpa memahami alasan kenaikan.
Isu kenaikan pajak kendaraan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Warga berharap ada kebijakan yang lebih transparan dan berpihak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.