Purwokerto — Pemilihan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto periode 2026–2030 memasuki fase penentuan setelah empat bakal calon rektor memaparkan visi, misi, dan program kerja dalam rapat terbuka Senat Universitas, Kamis (29/1/2026).
Hasil penyaringan awal menunjukkan persaingan ketat di tingkat Senat Universitas. Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, rektor petahana Unsoed periode 2022–2025, meraih 38 suara. Ia diikuti Prof. Dr. Ali Rokhman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed dengan 36 suara.
Dua kandidat lainnya, Dr. Adi Indrayanto (Kepala BPU Unsoed) dan Dr. Khavid Faozi (Wakil Dekan Fakultas Pertanian), masing-masing memperoleh 3 suara dan 2 suara. Hasil ini menjadi dasar Senat untuk menetapkan tiga nama yang melaju ke tahap akhir.
Tahap selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada April 2026 dengan melibatkan suara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Komposisi suara terdiri atas 80 suara Senat Universitas (65 persen) dan 43 suara Menteri (35 persen). Dengan selisih suara yang tipis di tingkat Senat, peran Menteri dipastikan menjadi penentu akhir.
Angka Naik, namun Etika Tertinggal
Dalam rapat Senat, pimpinan universitas memaparkan capaian Unsoed selama beberapa tahun terakhir. Jumlah guru besar meningkat dari 37 menjadi 139 profesor, atau naik lebih dari 300 persen. Anggaran remunerasi juga meningkat dari Rp115 miliar menjadi Rp125 miliar, dan terakhir mencapai Rp142 miliar.
Dari sisi akses pendidikan, Unsoed mencatat sekitar 34 persen mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu, dengan kebijakan UKT level 1 sebesar Rp500 ribu dan level 2 sebesar Rp1 juta. Sejumlah program studi juga berhasil meraih akreditasi unggul.
Namun, di tengah capaian tersebut, pemilihan rektor kali ini turut diwarnai evaluasi serius terhadap aspek etika kepemimpinan. Sejumlah sivitas akademika menilai bahwa kepemimpinan petahana cenderung menonjolkan keberhasilan administratif, tetapi belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam merespons persoalan-persoalan etis di lingkungan kampus.
Respons institusi terhadap isu internal dinilai lebih sering disampaikan dalam bahasa prosedural dan normatif. Pendekatan ini dianggap aman secara birokratis, tetapi menyisakan kesan bahwa universitas lebih berupaya menjaga stabilitas struktural ketimbang membangun keadilan dan rasa aman bagi warganya.
“Universitas seharusnya menjadi ruang etik, bukan sekadar ruang administrasi,” ujar seorang dosen Unsoed. “Ketika persoalan moral dihadapi dengan logika prosedur semata, yang tertinggal justru kepercayaan.”
Pemilihan sebagai Cermin
Situasi ini membuat pemilihan rektor tidak lagi dipahami sekadar sebagai kompetisi program kerja, melainkan sebagai cermin evaluasi kepemimpinan. Selisih suara yang tipis di tingkat Senat mencerminkan terbelahnya penilaian sivitas akademika antara apresiasi terhadap stabilitas yang sudah dibangun dan dorongan kuat untuk pembaruan tata kelola yang lebih berani secara etis.
Empat tahun ke depan menjadi pertaruhan penting bagi Unsoed: apakah kampus akan melanjutkan pola kepemimpinan yang rapi secara administratif, atau beralih pada kepemimpinan yang lebih tegas dalam soal etika, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Pelantikan rektor terpilih direncanakan berlangsung pada Mei 2026. Namun, bagi banyak warga kampus, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang menang, melainkan nilai apa yang akan dimenangkan.