Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai momentum refleksi. Tahun 2026 mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Namun, di balik semangat itu, Banyumas masih menyimpan persoalan serius: ribuan anak berada di luar sistem pendidikan.
Data menunjukkan bahwa jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banyumas masih berada pada angka yang mengkhawatirkan. Berbagai sumber mencatat kisaran 13.426 hingga 13.700 anak putus sekolah, bahkan dalam beberapa pendataan total ATS sempat menyentuh sekitar 15.000 anak. Sementara itu, data berbasis Dapodik menunjukkan sedikitnya 10.588 anak usia 7–18 tahun tidak bersekolah. Angka-angka ini menegaskan satu hal: persoalan ini nyata, besar, dan mendesak.
Pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri tidak tinggal diam. Sebagaimana diberitakan oleh Pikiran Rakyat, pemerintah menargetkan seluruh anak kembali mengakses pendidikan melalui percepatan penanganan ATS. Pendekatan yang dilakukan tidak lagi pasif, melainkan jemput bola, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pendampingan langsung ke masyarakat. Namun pertanyaannya: ke mana anak-anak ini akan diarahkan?
PKBM: Wajah Nyata “Pendidikan untuk Semua”
Di sinilah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi sangat relevan. Di Banyumas, terdapat sekitar 44 PKBM yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk menjadi tulang punggung pendidikan alternatif, jika dikelola dan didukung secara optimal.
PKBM hadir menjawab realitas yang tidak bisa dijangkau sekolah formal. Banyak anak putus sekolah bukan semata karena biaya, tetapi juga karena harus bekerja membantu keluarga, menikah dini, kehilangan motivasi belajar, atau tidak cocok dengan sistem sekolah formal.
PKBM menawarkan fleksibilitas: waktu belajar yang bisa menyesuaikan, pendekatan yang lebih kontekstual, serta jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Dalam konteks ini, PKBM bukan sekadar alternatif, melainkan solusi strategis.
Hardiknas dan Realitas Ketimpangan
Ada ironi yang sulit diabaikan. Di saat negara berbicara tentang digitalisasi pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, Banyumas justru masih berhadapan dengan belasan ribu anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Inilah jurang antara narasi besar pendidikan nasional dan realitas di tingkat daerah.
Jika merujuk pada tema Hardiknas 2026, maka “pendidikan untuk semua” seharusnya tidak berhenti pada siswa yang sudah berada di dalam sistem, tetapi justru menyasar mereka yang berada di luar anak-anak ATS.
Dari Komitmen ke Aksi Nyata
Komitmen yang disampaikan Abdul Mu’ti untuk menuntaskan ATS tentu menjadi angin segar. Namun, tanpa penguatan PKBM, target mengembalikan belasan ribu anak ke dunia pendidikan akan sulit tercapai.
Bayangkan, jika ada sekitar 15.000 anak ATS di Banyumas sementara jumlah PKBM sekitar 44 lembaga, maka setiap PKBM secara rata-rata harus mampu menjangkau ratusan anak. Ini bukan tugas ringan.
Karena itu, diperlukan langkah konkret.
Penguatan kapasitas PKBM, baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas
Dukungan anggaran yang serius, bukan sekadar pelengkap program, Integrasi dengan pelatihan kerja, agar lulusan memiliki keterampilan nyata, Kampanye perubahan mindset, bahwa PKBM bukan pendidikan kelas dua
Menyelamatkan Makna Hardiknas
Ki Hadjar Dewantara pernah menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Dalam konteks Banyumas hari ini, memanusiakan manusia berarti memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
Dengan angka ATS yang masih mencapai belasan ribu, Hardiknas 2026 seharusnya menjadi alarm keras, bukan sekadar seremoni tahunan. PKBM harus ditempatkan sebagai bagian utama dari solusi, bukan pinggiran dari sistem.
Jika tidak, maka “pendidikan untuk semua” akan tetap menjadi slogan. Namun jika PKBM diperkuat dan dijadikan gerakan bersama, Banyumas tidak hanya bisa menurunkan angka putus sekolah tetapi juga menyelamatkan satu generasi.
*Faiz Fauzi (Wakil Direktur PKBM Surya Muhammadiyah Purwokerto Timur)
